Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun TKI purna kini berpeluang
mengembangbiakan dana hasil bekerjanya selama bertahun-tahun di luar
negeri. Salah satu peluang bisnis yang bisa dimasuki adalah sektor
agribisnis khususnya budidaya tanaman rumput gajah mini.
Dari bisnis tersebut, Institut Pertanian Bogor (IPB)
memperkirakan keuntungan yang bisa diperoleh bisa mencapai Rp 60 juta
per hektare (ha).
Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, mengatakan
institusinya memiliki sejumlah program bisnis yang bisa diambil para TKI
maupun TKI purna. Program ini mencakup agribisnis mulai peternakan,
palawija, hingga forest farming.
Saat ini, lanjut,
Herry, program bisnis pertanian yang sudah berjalan dan menjadi proyek
percontohan adalah penanaman rumput gajah seluas 2 hektar di Kecamatan
Cigudeg, Kabupaten Bogor.
"Penyediaan potensi lahan sekitar 200
hektar di Kecamatan Cigudeg sebagai role model rumput gajah seluas 2
hektar selama enam bulan kita akan kembangkan. Kita sudah kerjasama
dengan 4 desa," ujarnya, baru-baru ini.
Untuk memulai bisnis rumput gajah, calon pemodal hanya cukup menginvestasikan dana awal sebesar Rp 20 juta per hektar.
Pada
tahap pertama, investor hanya membutuh waktu 4 sampai 6 bulan sebelum
memperoleh hasil dari panen pertama. Selanjutnya, tanaman rumput gajah
hanya membutuhkan waktu selama 1 sampai 2 bulan untuk membuahkan hasil.
"Setiap
panen biasanya dapat 30 ton dengan keuntungan bersih Rp 60 juta per
hektar. Per kilo biasanya dijual Rp 150 tapi pembeli datang sendiri.
Panen berikutnya sama, bahkan tak perlu bibit bisa sampai 4 tahun," kata
Herry.
Untuk pemasaran rumput gajah ini, lanjutnya, IPB telah
menjamin untuk dipasok ke sejumlah peternakan di Pondok Rangon. Untuk di
kawasan Jawa Barat sendiri, terdapat banyak potensi pasar yang cukup
tinggi seperti di Sukabumi, Sentul dan Kabupaten Lebak Bogor.
Dengan
adanya model kerjasama Badan Nasional penermpatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan IPB, diharapkan dapat menekan
jumlah pekerja lokal yang berniat menjadi TKI. Pasalnya, model kerjasama
ini lebih mengutamakan pada pemberdayaan kewirausahaan TKI.
"Kalau
ada kesempatan di dalam negeri ngapain pergi ke luar negeri, artinya
tetep kita utamakan dalam negeri. Dan kita butuh singkronisasi kebijakan
nasional untuk ini semua," tandanya.
Sementara itu, Deputi
Penempatan BNP2TKI Agusdin Subiantoro mengatakan pihaknya telah
mengalokasikan dana Rp 200 juta untuk mengembangkan kemampuan
kewirausahaan TKI di bidang agribisnis.
"Nantinya dana ini untuk program-program yang akan ditawarkan kepada TKI purna, sekarang sudah mulai berjalan," ujar
Agusdin menjelaskan, program baru BNP2TKI bekerjasama dengan IPB ini nantinya akan ditawarkan kepada TKI atau mantan TKI.
Dan
tentunya program agribisnis ini akan disesuaikan dengan potensi kawasan
dan minat TKI, khususnya di kawasan basis-basis pengiriman TKI. (Shd)